Lentera Cakrawala - Kota Malang, 28 September 2024 — Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Malang kini menjadi sorotan tajam, terutama setelah pengamatan mendalam dari Sholeh Jamalullail, alumni Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam laporannya, Sholeh mengungkapkan adanya berbagai kecurangan, intimidasi, dan intervensi dari pemerintah pusat yang berpotensi merusak integritas pemilu di Kota Malang.

Sholeh Jamalullail Ketua DPM Unisma Periode 2023 yang sekaligus anggota FL2MI Pusat, mengaku tergerak untuk turun ke lapangan demi menyaksikan langsung jalannya proses Pilkada Kota Malang. "Saya merasa perlu untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik yang merugikan," ungkapnya. Pengamatannya berfokus pada beberapa aspek krusial yang mencolok selama proses pilkada.

Salah satu kemungkinan paling mencolok yang disampaikan Sholeh adalah adanya sabotase / Intervensi / kecurangan yang di lkukan oleh partai pengusung paslon yang lebih banyak. “Hal ini sangat merugikan calon yang bertanding dengan cara jujur dan adil. Ini bisa mengubah hasil pilkada secara signifikan,” tegasnya.

Selain itu, Sholeh mencatat bahwa intimidasi terhadap pemilih juga meningkat. Dalam kunjungan ke sejumlah daerah, ia mendengar laporan dari warga yang merasa tertekan untuk memilih calon tertentu. “Saya berbincang dengan beberapa pemilih yang mengaku diancam akan kehilangan pekerjaan atau mendapatkan konsekuensi lain jika tidak memilih sesuai arahan,” jelasnya. Kejadian ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemilih yang seharusnya bebas untuk menentukan pilihan mereka.

Intervensi dari pemerintah pusat juga menjadi isu yang diangkat oleh Sholeh. Ia mengklaim ada upaya sistematis dari pejabat pemerintah untuk mempengaruhi hasil Pilkada demi kepentingan politik tertentu. “Pemerintah seharusnya bertindak netral. Namun, kita bisa melihat jelas adanya tekanan yang diberikan kepada calon dan tim kampanye untuk mematuhi arahan tertentu,” ujarnya. Fenomena ini, menurut Sholeh, bukan hanya merugikan calon yang bertarung, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pilkada.

Banyaknya laporan mengenai praktik kecurangan ini juga menarik perhatian berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis. “Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran,” Ungkap Sholeh

Sholeh pun menyerukan agar semua elemen masyarakat bersatu dalam menjaga keadilan pemilu. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan tidak dicurangi. Mari kita bersama-sama menjaga proses demokrasi ini,” ajaknya. Ia juga mendorong agar KPU dan Bawaslu lebih transparan dan responsif terhadap laporan-laporan pelanggaran yang muncul di lapangan.

Sementara itu, Sholeh menilai bahwa pendidikan politik menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Ia mengusulkan agar dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai hak-hak pemilih dan cara melaporkan kecurangan. “Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih berani melawan intimidasi dan memanfaatkan hak suara mereka dengan baik,” katanya.

Menjelang proses Pilkada, Sholeh berharap agar semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif. Ia yakin bahwa dengan adanya pengawasan yang ketat, proses Pilkada dapat berlangsung lebih baik, tanpa adanya kecurangan yang mencederai demokrasi. “Kita harus memastikan bahwa Pilkada kali ini menjadi momentum bagi perubahan yang positif di Kota Malang,” tutupnya.

Dengan demikian, laporan Sholeh Jamalullail menjadi penting dalam upaya menjaga integritas pemilu di Kota Malang. Suaranya, bersama dengan suara masyarakat lainnya, menjadi harapan untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari tekanan pihak-pihak tertentu.