Lentera Cakrawala - Plt. Asisten Deputi  Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Eni Rukawiani menyampaikan, Dana Desa bisa dioptimalkan untuk pengembangan hilirisasi potensi sumber daya di desa, dan menghidupkan ekonomi lokal desa. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, (19/3/2024).

"Melalui optimalisasi Dana Desa, diharapkan masyarakat mampu menggali potensi ekonomi lokal yang bisa dikembangkan di desa. Salah satu strategi pembangunan ekonomi desa adalah hilirisasi produk lokal desa. Hilirisasi diharapkan menghasilkan produk yang siap jual kepada konsumen akhir," ujar Eni Rukawiani.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023 menyampaikan bahwa Program Hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga sektor lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Program Hilirisasi salah satunya merupakan kegiatan untuk mensinergikan perwujudan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, meningkatkan peluang usaha, dan membuka lapangan kerja.

Dalam kesempatan diskusi, Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Herbert Siagian, menyampaikan bahwa Pengembangan potensi desa harus mulai dikembangkan dalam skala lokal dan industri, tidak hanya oleh-oleh saja, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini, perwujudan aksi nyata Kemenkop UKM dilakukan melalui proses pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB). 

"Inti hilirisasi adalah untuk menarik industri agar dekat dengan sumber daya alamnya, dalam hal ini dekat dengan desa atau kawasan perdesaan," tambahnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa Kemendesa PDTT Ari Indarto Sutjiatmo memaparkan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), program kolaborasi antara Kemendesa PDTT dengan International Fund for Agriculture Development (IFAD) yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa untuk dapat berkontribusi pada transformasi perdesaan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Indonesia Bagian Timur. 

Perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kurnia menyatakan dukungan Program Hilirisasi dengan memperhatikan potensi desa.  Dana Desa saat ini memiliki ruang yang lebih besar untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal. Kurnia juga menyampaikan, Kemenkeu bisa mendukung program pemberdayaan desa melalui badan layanan umum (BLU) untuk menggerakan perekonomian desa, seperti melalui Pusat Investasi Pemerintah, BUMDesa dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, yang mendukung desa melalui penguatan kelembagaan hingga pendampingan sertifikasi produk hingga produk tersebut layak diekspor.

Rapat turut dihadiri oleh Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet, Asdep Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kemenkop UKM, perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Pusat Data dan Informasi Kemendesa PDTT, perwakilan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendesa PDTT, Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu, Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemdes Kemendagri, Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP, dan TNP2K. (*)