Lentera cakrawala - Menurut aktivis pergerakan kebangsaan,Andre Dande.Rencana penambahan jumlah kursi Mentri, di kabinet terpilihnya Prabowo Subianto dari hasil pemilu curang.
Menandakan adanya struktur pemerintahan yang tidak sehat dan sarat akan kepentingan.

Struktur pemerintahan dalam memenuhi unsur teori kompleksitas,banyaknya Mentri tidak hanya memberikan peluang kelompok kepentingan duduk di pemerintahan saja, tetapi lebih berpotensi memperkuat kekuasaan karena adanya kebutuhan terhadap tuntutan kekuasaan kepada elit dengan dalih kementrian gemuk untuk mencapai kebutuhan rakyat,namun justru sebaliknya, gemuknya kementrian memberikan keleluasaan terhadap kekuasaan itu sendiri dalam mengambil peran dari sektor sektor yang berpeluang untuk pembantu presiden mengelola kekayaan negara ,melalui progam kerja kementrian yang bersifat Top down bukan bottom up !!!

Dikawatirkan bahwa adanya intervensi asing terhadap penambahan kursi Mentri atas kebutuhan negara asing juga yang melihat potensi negara Indonesia untuk bisa dimanfaatkan melalui presiden dan mentri~mentrinya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah karena kemauan pihak asing.

Bisa kemudian disimpulkan pemerintah tidak konsisten dalam mensejahterakan rakyat karena adanya konflik kepentingan di tingkat elit yang disebabkan pengaruh tekanan negara asing yang ikut mengontrol jalannya pemerintahan khusunya dalam memutuskan kebijakan sektor ekonomi yang tidak pro terhadap rakyat.
Hal ini tidak lepas atas tidak adanya visi dan misi yang jelas pada pemerintahan Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan lima tahun kedepan.

Defisit diplomasi yang berdampak tidak adanya cipta konvergensi antar pemerintah dan rakyat, dalam pemerintahan kita maupun pemerintah dan negara asing akan menimbulkan keterpurukan terhadap nasib anak bangsa,karena kompleksnya kebutuhan kekuasaan yang dipaksakan supaya rakyat menerima tanpa mampu berbuat apa ~ apa,sementara kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam fase yang sangat rendah,ini imbas terhadap hasil pemilu dalam menetapkan kepala negara yang tidak legitimate dan mencederai rasa keadilan terhadap rakyat Indonesia.